Pengaspalan jalan kampung samelangJadi Modus Korupsi Rp.Rp 101.685 000 Gaya Baru Kepala Desa mekarmukti

Rilisberita.com- Sukabumi 13 Oktober 2025 Proyek pengaspalan yang dilakukan oleh Desa mekarmukti di kecamatan waluran kabupaten sukabumi kini tengah menjadi sorotan publik

Meskipun bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi para Petani, banyak di antaranya yang tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga banyak Jalan yang dibangun menggunakan APBDes bertransformasi menjadi lebih buruk bahkan diduga dijadikan modus gaya baru untuk praktik korupsi oleh oknum  Kepala Desa.

Pembangunan Jalan di kp samelang desa mekarmukti kecamatan waluran kabupaten sukabumi merupakan salah satu program yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat

Namun, laporan dari Warga Desa menunjukkan bahwa banyak jalan yang dibangun hanya dalam bentuk fisik yang tidak memadai, atau bahkan tidak bisa digunakan setelah beberapa minggu selesai dibangun. Hal ini membuat warga bertanya-tanya mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk proyek tersebut.

Sejumlah warga yang ditemui mengatakan bahwa mereka merasa tidak maksimal mendapatkan manfaat dari jalan yang dibangun.

Kami berharap jalan ini bisa membantu kami membawa pulang hasil panen pertanian, tapi kenyataannya banyak yang tidak bisa dilalui karena kondisinya yang buruk dan kembali menjadi lebih hancur,” ungkap salah satu petani

Tak hanya itu, dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa pembangunan jalan ini juga mengemuka. Beberapa pihak menyebutkan bahwa ada indikasi penyimpangan dalam pengeluaran anggaran.

Kami menduga bahwa ada mark up dalam biaya pembangunan dan Kepala Desa diduga mengambil keuntungan pribadi dari proyek ini,” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

Hingga saat ini, belum ada evaluasi dan pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut oleh pejabat terkait di Kabupaten sukabumi  masih minim. Belum ada tindakan nyata dari instansi berwenang untuk menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan ini. Situasi ini membuat warga semakin khawatir akan keberlangsungan program yang seharusnya memberikan dampak positif bagi pertanian di daerah tersebut

Pihak Kepolisian dan Kementerian terkait diharapkan segera turun tangan untuk menyelidiki dan mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur Jalan  yang dicurigai bermasalah ini. Di sisi lain, Masyarakat Desa juga diharapkan lebih aktif dalam mengawasi penggunaan Anggaran Dana Desa agar tujuan dari pembangunan Jalan  bisa benar-benar dirasakan oleh petani.

Dengan berbagai persoalan yang ada, diharapkan adanya tindakan tegas dari Pemerintah Daerah untuk memastikan Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektivitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan didesa mekar Mukti kecamatan waluran  serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Petani yang menjadi harapan utama dari program ini.

Hukuman penjara bagi kepala desa yang korupsi bervariasi, tetapi berdasarkan undang-undang yang berlaku, hukumannya bisa mulai dari 1 tahun hingga seumur hidup. Hukuman ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tolong Tangkap Dan audit Karana di jadikan ajang bacakan untuk jadi kepala desa dan juga setelah kami konfirmasi terhadap pengadaan barang bener Bawasanya memanekn nota bayaran ke matrial 

Manipulasi nota anggaran dana desa merupakan tindakan korupsi dan dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang bisa dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun sesuai dengan beratnya kerugian negara dan faktor-faktor lain, misalnya 5 tahun penjara dalam kasus korupsi Dana Desa. Hukuman dapat bervariasi, mulai dari 15 bulan hingga 5 tahun atau lebih, tergantung pada putusan pengadilan, nilai kerugian negara, dan pasal yang dikenakan. 

Pewarta: Adi/Odong