100 Hari Kerja, Gubernur Sherly Laos Wujudkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Maluku Utara

Maluku Utara, 28 Mei 2025 – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mencatat pencapaian signifikan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif Merry Riana, Sherly mengungkapkan keberhasilannya merealisasikan dua program prioritas: pendidikan dan layanan kesehatan gratis, jauh lebih cepat dari target awal dua tahun.

“Saya sudah bisa pendidikan dan kesehatan gratis by the end of 100 hari,” tegas Sherly dalam podcast tersebut.

Untuk sektor pendidikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah membebaskan biaya komite bagi sekitar 400 SMA negeri di seluruh wilayah sejak April 2025. Biaya tersebut sebelumnya berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per siswa. Program ini akan diperluas ke sekolah swasta dan madrasah mulai tahun ajaran baru pada Juli mendatang.

Tidak hanya itu, Sherly juga meluncurkan program beasiswa kuliah S1 bagi mahasiswa pra-sejahtera yang berkuliah di kampus berakreditasi minimal B di Maluku Utara. Program ini bersinergi dengan kebijakan Kemendikbudristek yang telah menjamin pendidikan tinggi gratis bagi mahasiswa dalam kategori Dikti 1, 2, dan 3 yang datanya terverifikasi di sistem DTSN.

"Untuk pendidikan, ternyata anggarannya ada dan kami bisa realisasikan lebih cepat dari perkiraan," jelas Sherly.

Di sektor kesehatan, Gubernur Sherly Laos meluncurkan Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2025. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan telah ditandatangani pada 20 Mei 2025, sebagai dasar peluncuran program ini.

Melalui UHC Prioritas, seluruh pemegang KTP Maluku Utara yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau tidak aktif akan langsung diaktifkan oleh pemerintah provinsi tanpa masa tunggu satu bulan seperti biasanya. Aktivasi ini berlaku instan selama jam kerja, memberikan akses langsung terhadap layanan kesehatan.

“Kadang orang butuh layanan kesehatan dalam kondisi darurat. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Maka UHC Prioritas ini harus segera,” ungkap Sherly. Ia menambahkan bahwa beberapa kasus kematian akibat keterlambatan administrasi menjadi dorongan moral untuk mempercepat program ini.

Gubernur Sherly Laos menutup pernyataannya dengan penuh keyakinan. “Saya pikir tidak ada anggaran, ternyata ada saja solusinya. Dan program gratis ini bisa jalan hanya dalam 100 hari.”

Langkah cepat, responsif, dan pro-rakyat yang ditunjukkan oleh Sherly Laos menjadi penanda era baru dalam pelayanan publik di Maluku Utara—sebuah bukti bahwa komitmen dan keberanian dalam kepemimpinan mampu menciptakan perubahan nyata dalam waktu singkat.

(Redaksi)