Denny Mulyadi Tekankan Konsistensi Perangkat Daerah Tingkatkan ITKP

Bogor,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi membuka sosialisasi strategi peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Senin (22/9/2025). 

Denny Mulyadi menekankan pentingnya konsistensi perangkat daerah dalam menjalankan program yang dilaksanakan.

Pelaksanaan sosialisasi ini merujuk pada hasil evaluasi nilai ITKP pertengahan 2025, di mana masih terdapat beberapa perangkat daerah yang nilainya belum memenuhi harapan. 

Melalui sosialisasi, perangkat daerah diharapkan mampu memahami konsep ITKP secara utuh, sehingga dapat meningkatkan indeks yang berpengaruh terhadap capaian reformasi birokrasi. 

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai indikator strategi peningkatan ITKP sesuai target, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam pencapaian di perangkat daerah serta menyusun rencana aksi bersama agar skor ITKP tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Terkait sejumlah kegiatan pemerintah daerah yang melalui proses TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) namun pengadaannya baru dilakukan di pertengahan bahkan akhir tahun, Denny Mulyadi menilai hal tersebut merupakan sebuah “miss” yang perlu segera disikapi.

“Ini berarti perencanaan di masing-masing perangkat daerah belum berjalan dengan baik. Urgensi proyek maupun program yang akan dimanfaatkan masyarakat bisa tertunda,” ujar Denny Mulyadi. 

Ia berharap pada tahun 2026 tidak ada lagi kegiatan yang tertunda, khususnya untuk program prioritas dan visi misi Wali Kota Bogor, sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.

Denny Mulyadi menegaskan bahwa secara umum pengadaan akan terus dievaluasi. Para sekretaris perangkat daerah diinstruksikan segera melaksanakan pengadaan agar tidak ditunda hingga semester berikutnya.

“Jika sudah dianggarkan di murni, maka proses pengadaan harus segera dilakukan. Jangan ditunda sampai semester kedua, karena jika terjadi gagal lelang dan sebagainya, hal itu bisa menyebabkan anggaran tidak terserap. Jadi, ini akan terus kita evaluasi,” tegasnya.

Terkait proses pengadaan pra-DPA, Denny Mulyadi kembali menekankan bahwa pada tahun 2026 akan dilakukan akselerasi. Beberapa perangkat daerah dengan kegiatan strategis akan dikawal agar dapat melaksanakan proses pra-DPA sejak awal.

Ia juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah untuk tidak bermain-main dengan sistem bisnis proses dan tata kelola pengadaan.

Terakhir, terkait nilai ITKP, melalui sosialisasi ini perangkat daerah diharapkan dapat memenuhi seluruh instrumen yang dipersyaratkan dengan melengkapi dokumen dan evidence, sehingga memperoleh nilai optimal.

“Penilaiannya sudah jelas instrumennya. Tinggal melengkapi dokumen dan evidence. Mudah-mudahan di akhir tahun ITKP Kota Bogor mendapatkan nilai optimal,” pungkas Denny Mulyadi.

(Muhtaryana)