Viral Ribut Warga Dengan Sekolah Petra Hingga Cak Ji Turun Tangan

Surabaya - rilisberita.com // Konflik antara warga dengan SMP Kristen Petra 2 dan SMA Kristen Petra 2 Jalan Raya Manyar Tirtosari membuat Wakil Wali Kota Surabaya Armuji turun tangan. Pria yang akrab disapa Cak Ji itu menjelaskan duduk perkaranya.

Cak Ji mengunggah video di akun TikTok @cakj1. Dalam perbincangan di video, konflik yang terjadi antara warga dengan sekolah itu berpusat pada iuran keamanan yang diminta warga dan tidak dibayarkan oleh pihak sekolah.

Armuji menjelaskan, sebelum sidak, dia memang sudah mendapat aduan dari sekolah Petra terkait RW di tempat sekolah itu berdiri menaikkan iuran keamanan secara sepihak dengan alasan sekolah yang dikelola Petra dianggap memakai jalan warga.

"Padahal itu jalan pemkot sudah diserahkan tahun 70 sekian itu sudah milik pemkot. Begitu Petra tahu jalannya sudah jadi fasilitas umum, dari awalnya (iuran) Rp 25 juta naik Rp 32 juta, itu Petra masih mau bayar. Terus dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, itu Petra nggak mau. Keberatan," ujar Armuji , Rabu (31/7/2024).

"Rp 35 juta itu kali 4 (RW) loh, jadi seratus juta sekian per bulan untuk gaji satpam. Lah satpam dihitung seluruh komplek itu sekitar 25-30an. Akhirnya Petra audit, kalau satpamnya sekian sisa uangnya banyak, terus warga lain diasumsikan tidak bayar," katanya.

Armuji mengatakan bahwa warga juga ditarik iuran sekitar Rp 150 ribu dan tempat usaha maksimal Rp 300 ribu. Lalu Petra mengadu ke DPRD Surabaya dan mendapat jawaban bila jalan di sekitar sekolah adalah jalan umum, bukan milik perorangan, RT, maupun RW, sehingga menjadi fasilitas umum.

"RW dimintai pertanggungjawaban tapi mereka nggak mau. Intinya walkout dia (dari DPRD), besoknya (Petra) ngadu ke tempat saya itu, terus saya sidak. Terungkap lah seperti yang ada di video, akhirnya geger, itu banyak loh uang Rp 32 juta itu cuma 1 RW. Itu banyak. Kali 4 (RW)," jelasnya.

Dari hasil mediasi yang dia lakukan, Armuji meminta warga mengembalikan iuran Rp 32 juta dan tidak dinaikkan jadi Rp 35 juta. Tapi Petra sudah membuat kajian melalui tim independen, mau iuran Rp 25 juta dan akhirnya tidak ada titik temu.

"Karena warga nggak mau kalau Rp 25 juta, alasannya macet, bising. Tapi saya ngomong, kalau iurannya cocok (Rp 35 juta) nggak macet, tapi kalau nggak cocok (Rp 25 juta) dikata macet. Kan lucu. Akhirnya kalau viral gini ada proses hukum, ke polisi atau gimana gitu," pungkasnya.

Sementara Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty Panjaitan membenarkan konflik itu terjadi karena penetapan kenaikan iuran keamanan dari semula Rp 25 juta, kemudian jadi Rp 32 juta, dan tahun ini dinaikkan jadi Rp 35 juta.

"Yang kami permasalahkan ketika menaikkan iuran kami tidak pernah diundang. Petra dianggap RW, diminta membayar setara 1 RW. Kenaikan iuran itu tidak melibatkan kami. Sudah sering, sejak tahun 2017 sampai 2024 ini kami tidak pernah dilibatkan soal itu," ujar Christin, Rabu (31/7/2024).

Christin menyatakan Petra sudah pernah menolak kenaikan iuran keamanan sebesar Rp 32 juta. Sebab, laporan pertanggungjawaban dari RW tak pernah transparan. Petra terpaksa membayar karena ada ancaman penutupan akses jalan ke sekolah bila iuran tidak dibayarkan. Petra menganggap itu tidak adil.

"Akhirnya kami lapor ke polsek memohon mediasi. Karena kalau jalan ditutup akan mengganggu akses keluar masuk murid. Hasil mediasi menyatakan mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawaban akan diberikan," katanya.

Nyatanya, hingga saat ini pihak RW yang menerapkan kenaikan iuran keamanan hingga Rp 35 juta per bulan tidak memberikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan. Petra sudah bersurat ke RW tetapi tidak direspons. Hingga 15 Mei lalu akses masuk perumahan menuju sekolah Petra benar-benar ditutup.

"Mereka menyebut penutupan itu shock therapy kepada Petra karena tidak membayar. Kami tidak terima, kirim surat ke Komisi C. Pada 27 Mei ketemu di komisi C. Kami bahas apa hal yang terjadi antara Petra dengan (RW di) Manyar," ujarnya.

Hasil mediasi di DPRD, Dishub melakukan kajian analisis dampak kemacetan lalu lintas terkait keluar masuk Petra di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Airdas, Jalan Manyar Tirtoyoso, Jalan Manyar Tirtoasri, Jalan Manyar Tirtomulyo.

Hasilnya akses ke sekolah Petra tidak boleh ditutup karena jalan itu adalah fasilitas umum. Turut dibahas soal iuran di bagian Kesra yang kesimpulannya laporan keuangan harus diberikan. Tapi tidak ada kesepakatan. Pihak RW ngotot iuran tetap Rp 35 juta, Petra minta dikembalikan menjadi Rp 25 juta.

"Kami tidak mau bayar Rp 35 juta karena laporan yang diberikan pihak RW tidak transparan dan kami sulit membuktikan kebenaran terkait laporan yang diberikan pihak RW kepada kami. Lalu ketemu lagi di Komisi C DPRD pada 17 Juli 2024, mereka keluar dari rapat karena tidak setuju apa yang menjadi pertanyaan dewan," ujarnya.

"Bukannya tidak mau bayar iuran, tapi kami bayar iuran Rp 25 juta itu untuk alokasi lainnya, misalnya lingkungan Tompotika, perbaikan jalan, kegiatan lain. Kami sadar uang itu dibutuhkan wilayah setempat, tapi keuangan akan dikelola lurah, bukan RW," katanya.

Christin juga menyebutkan Petra sudah punya kantong parkir di area belakang agar tidak macet saat antar-jemput murid. Tapi karena jalan ditutup, orang tua tidak bisa masuk dan jalan kembali macet di jam masuk dan pulang sekolah.

Kini, pihak Petra akan menempuh jalur hukum bila pihak RW Manyar tetap menutup akses menuju sekolah dengan alasan Petra tidak mau membayar iuran keamanan.

"Kalau nanti terus seperti ini terus ditutup terpaksa ambil jalur hukum. Pagi ini infonya jalan lancar sekali, satpam kita mengatur dan lancar semuanya," ujarnya.

Christin menjelaskan pihak PPPKP ingin komunikasi dengan pihak RW setempat tetap terjalin. Dia menyebutkan bahwa Petra menyadari bahwa sekolah SMP dan SMA itu tetap berada di lingkungan Jalan Manyar Tirtoasri.

"Kita ga mau muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama. Minta tolong kalau sudah fasum tolong nggak dipersulit, karena kami ini bergerak di bidang pendidikan," pungkasnya.

(Red)