Presiden Jokowi Tegaskan Izin Tambang Diberikan kepada Badan Usaha Ormas

Presiden Jokowi Tegaskan Izin Tambang Diberikan kepada Badan Usaha Ormas

Jakarta, –rilisberita.com //  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pandangannya terkait kelanjutan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jokowi menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam PP tersebut tidak diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan secara langsung, melainkan kepada badan usaha yang berada di bawah Ormas.

“Izin tersebut diberikan, sekali lagi, kepada badan-badan usaha yang ada di dalam Ormas,” kata Jokowi saat meninjau lokasi upacara HUT RI ke-79 di kawasan IKN, seperti dikutip dari youtube Sekretariat Presiden, Rabu (5/6).

Presiden menambahkan bahwa persyaratan bagi badan usaha Ormas untuk menerima IUP juga sangat ketat.

“Persyaratannya sangat ketat, baik untuk Koperasi yang ada di Ormas maupun PT dan lainnya. Jadi yang diberi izin adalah badan usahanya, bukan Ormas-nya,” jelasnya.

Sejalan dengan presiden, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menegaskan bahwa ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh badan usaha ormas.

“Unsur utamanya adalah Badan Usaha yang memiliki kemampuan finansial, teknis, dan manajmen,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, , Rabu (5/6).

Selain itu, terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh badan usaha Ormas untuk mendapatkan IUP, yaitu:

1. Legalitas Badan Usaha: Badan usaha harus memiliki status legal yang jelas dan terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Rekam Jejak: Badan usaha harus memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan bisnis, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan sosial.

3. Rencana Operasi: Badan usaha harus menyusun rencana operasi yang jelas dan terperinci, mencakup aspek teknis, finansial, dan manajemen risiko.

4. Komitmen terhadap Lingkungan: Badan usaha harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk rencana mitigasi dampak lingkungan dan sosial.

5. Kapasitas Sumber Daya Manusia: Badan usaha harus memiliki tenaga kerja yang kompeten dan terlatih untuk mengoperasikan tambang dengan aman dan efisien.

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2024, IUP yang diberikan kepada badan usaha Ormas adalah untuk eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sayangnya, Agus belum dapat merinci lokasi eks PKP2B yang dimaksud.

“Penetapan IUP untuk pengelolaan lahan eks PKP2B akan diberikan prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan,” tutupnya.

Dengan penegasan ini, diharapkan bahwa pemberian izin usaha pertambangan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan terstruktur, memastikan badan usaha yang terlibat memiliki kompetensi yang memadai.(**)

(Sekarmayang)